Kereta Cepat
Proyek Kereta Cepat Jakarta dan Bandung akan memberikan manfaat bagi
pertumbuhan ekonomi nasional dengan munculnya atau terbentuknya kawasan
dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Meski masih menuai kontroversi, pembangunan proyek kereta cepat
Jakarta dan Bandung ditargetkan akan rampung pada akhir 2018, dan
beroperasi pada awal 2019.
Menurut Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
Hanggoro Budi Wiryawan dalam jumpa pers di Hotel Sulthan, Jakarta
menyatakan, saat ini tinggal tiga izin lagi yang sedang diproses oleh
lembaganya yaitu izin pembangunan untuk 5 kilometer pertama, perjanjian
konsesi dan izin usaha.
Sementara izin yang pokok dalam pembuatan proyek senilai 5,5 milliar
dolar Amerika ini kata Hanggoro telah dikantonginya seperti penetapan
badan usaha, trase (jalur) dan izin lingkungan.
Proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung ini kata Hanggoro dikerjakan oleh
dua konsorsium yaitu dari China dan Indonesia, dengan biaya 75 persen
pinjaman dari China Development Bank dengan jangka pengembalian 40
tahun. Sementara 15 persen biaya akan dibebani oleh konsorsium Indonesia
dan sisanya, konsorsium China, sehingga murni biaya proyek itu tidak
berasal dari APBN.
Hanggoro juga menegaskan bahwa lembaganya juga meminta kepada
pemerintah kepastian hukum bahwa tidak akan ada perubahan regulasi
selama masa konsesi 50 tahun. Bila ada perubahan regulasi tambahnya
perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China diberi
hak untuk melakukan renegosiasi kontrak.
Dia juga memberi klarifikasi menyangkut perbandingan antara nilai
investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek serupa yang
China juga kerjakan di Iran. Menurutnya, di Iran, konsorsium China hanya
menggarap sebagaian proyek, Adapula di Jakarta-Bandung pembangunan
mencakup keseluruhan.
Lembaganya lanjutnya juga telah bekerjasama dengan sejumlah ahli dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), BMKG, dan lembaga lainnya
untuk melakukan mitigasi pada daerah-daerah rawan gempa.
"Di dalam peta-peta yang sudah dilakukan mitigasinya oleh teman-temen LAPI dan LiPi, kita juga men-detect
adanya daerah-daerah patahan. Ada 4 atau lima daerah patahan. Ada dua
yang masih aktif, kita sudah mencoba menghindari koridor tersebut.
Kereta cepat dari segi konstruksi kita memang menghindari daerah-daerah
tersebut," tutur Hanggoro.
Staf Khusus Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol mengatakan kehadiran
infrastruktur transportasi berbasis kereta cepat ini akan menjadi sarana
pengembangan sentra ekonomi baru di koridor Jakarta dan Bandung serta
menjadi salah satu moda transportasi andalan dan kebanggaan Indonesia
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan
Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung, secara keseluruhan
jalur proyek kereta cepat ini berawal dari Halim, Jakarta sampai dengan
Tegal Luar, Kabupaten Bandung, yang akan berhenti di empat stasiun.
Panjangnya 142 kilometer, yang sebagian besar menggunakan jalur jalan
tol.
Sahala mengatakan, "Pusat bisnisnya ada di Kerawang, di sana ada
bisnis center dan macam-macam. Di Walini (salah satu daerah yang
dilewati kereta cepat) kita akan membangun betul-betul dengan green
konsep jadi lingkungannya yang sehat dan baik. Di Walini juga akan ada health center, universitas, riset semua dapat dicapai dengan waktu yang singkat. Tegal luar akan menjadi pusat industri atau inovasi."
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi
Wiryawan menambahkan proyek kereta Jakarta dan Bandung tersebut juga
akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan
munculnya atau terbentuknya kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru
yang diantaranya akan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah
Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya.
Proyek itu akan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 39 ribu orang
per tahun pada masa konstruksi 3 tahun dan 20 ribu orang periode
konstruksi Transit Oriented Development (TOD) selama 15 tahun.
Indonesia sendiri tambahnya, tidak mengizinkan China membawa pekerjanya. Yang dibolehkan hanyalah tenaga ahli.
"Memang untuk konstruksi membutuhkan teknologi tinggi tapi teknologi
tinggi memangnya tidak membutuhkan tenaga manusia, masih butuh material,
pekerjaan tanah dan butuh-butuh pekerjaan medium ke atas. Ini yang
diharapkan bisa dikelola oleh tenaga kerja lokal. Ini untuk konstruksi
39 ribu," papar Hanggoro.
TOD merupakan pengembangan kawasan multifungsi komersial yang memang dirancang untuk memaksimalkan akses menuju kereta cepat.
